Mantan Lurah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah di Konsel

News90 Dilihat

Metro Online, Kendari — Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara mengungkap kasus dugaan pemalsuan dokumen pertanahan di lahan eks transmigrasi, Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam Cluster Pertama.

Salah satu tersangka berinisial S diketahui merupakan mantan Lurah Landono yang kini telah menjabat sebagai camat.

Pengungkapan kasus ini disampaikan Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akll, Jumat (20/11/2026).

Perkara tersebut ditangani berdasarkan empat laporan polisi, masing-masing LP/B/129/III/2026 tertanggal 14 Maret 2026, LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026, serta LP/B/380/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.

Dari hasil penyidikan, polisi menemukan sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Lurah Landono dan sekitar 18 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN Konawe Selatan.

Dokumen-dokumen tersebut diduga diterbitkan di atas lahan seluas kurang lebih 23 hektare yang sebelumnya telah memiliki sertifikat hak milik sejak 1982.

“Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen berupa SKT di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah,” kata Kompol Chairman.

Pada Cluster Pertama, penyidik menetapkan empat tersangka berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB.

Dua tersangka telah dilakukan penahanan. Sementara dua lainnya tidak ditahan karena alasan kondisi kesehatan.

Kompol Chairman juga mengungkapkan bahwa salah satu tersangka berinisial S sebelumnya pernah menjabat sebagai Lurah Landono sebelum menjadi camat.

“Pengembangan masih terus dilakukan. Kami mempersiapkan Cluster Kedua untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujarnya.

Dalam pengembangan Cluster Kedua, penyidik akan mendalami penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga dokumen yang diduga menjadi dasar penerbitan SHM baru pada 2022.

BACA JUGA :  Grebek Rantau Panjang, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang Bekuk Enam Orang Pengguna Narkoba

Polisi mengungkapkan, modus yang digunakan diduga dengan mengklaim tanah milik warga eks transmigrasi yang telah mengantongi SHM sejak 1982.

Tanah tersebut kemudian diklaim kembali melalui pengajuan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan.

Dokumen yang diterbitkan selanjutnya diduga digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, hingga meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah.

Dalam rangkaian perkara ini, penyidik mendalami peran sejumlah pihak, mulai dari penerbit dokumen, pihak yang mengklaim tanah, pihak yang menggunakan dokumen untuk transaksi maupun meminta ganti rugi, hingga pihak yang turut menandatangani dokumen sebagai saksi batas.

Akibatnya, terjadi tumpang tindih dokumen kepemilikan antara SHM yang diterbitkan pada 1982 dengan dokumen pertanahan yang muncul kemudian.

Polda Sultra menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka dalam Cluster Pertama.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dan memperoleh keuntungan dari penerbitan dokumen pertanahan tersebut.

Polisi memastikan penanganan kasus dilakukan secara profesional dan transparan guna memberikan kepastian hukum serta melindungi hak masyarakat eks transmigrasi sebagai pemegang hak atas tanah yang sah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *