Metro Online, Parepare — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengecam keras pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut halal darah media yang mengkritik pemerintahannya.
Pernyataan kontroversial tersebut dinilai bernada provokatif dan berpotensi mengancam keamanan serta keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kota Parepare.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, menegaskan bahwa seorang pejabat publik semestinya bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan media, terlebih jika pemberitaan tersebut berdasarkan fakta.
“Kami mengecam pernyataan Wali Kota Parepare Tasming Hamid yang bernuansa provokatif, dan berpotensi berdampak terhadap keamanan dan keselamatan jurnalis di Parepare,” kata Sahrul Ramadan dalam keterangannya, dikutip, Rabu (11/11).
Menurut Sahrul, pemerintah daerah harus memahami bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa jurnalis bukanlah bagian dari perangkat pemerintah yang bertugas menjaga citra atau kepentingan penguasa.
“Jurnalis tidak bekerja untuk pemerintah, tidak bekerja untuk penguasa. Jurnalis bukan humas pemerintah,” tegas Sahrul.
AJI Makassar juga mengingatkan bahwa tindakan intimidasi, pengendalian, hingga upaya menghalangi kerja jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Mengontrol atau mengatur kerja-kerja jurnalis, mengintimidasi, bahkan menghalang-halangi kerja jurnalis jelas bertentangan dan melanggar ketentuan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegasnya.
Pernyataan kontroversial Tasming Hamid diketahui disampaikan saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Jumat (6/11).
Dalam kesempatan itu, Tasming mempersoalkan media yang dinilai kerap mengkritik pemerintahannya meskipun telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Dia bahkan meminta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Parepare mengevaluasi kondisi tersebut.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” tutur Tasming pada saat itu.
Tasming kemudian mengibaratkan media yang dianggap tidak konsisten sebagai Bali Bella’ atau bunglon.
Ia mengaku tidak mentoleransi media yang dianggap bermuka dua karena dinilai sebagai sesuatu yang terlarang.
“Jadi, Pak Kadis AA, BB tidak ada istilah abu-abu. Di agama saja itu tidak ada istilah Bali Bella’ (tidak bisa dipegang komitmennya). Bali Bella’ itu haram itu. Halal darahnya itu yang Bali Bella,” ujar Tasming dalam rekaman suara yang beredar.
Tasming juga menyebut pemberitaan kritis hanya bisa ditoleransi apabila didasari fakta yang benar.
Tak hanya itu, dia menuding ada wartawan yang sengaja mencari kesalahan pemerintah secara berulang.
“Tapi kan aneh juga ini. Berita siapa itu yang medianya ini-ini, hanya menghajar pemerintah. Tapi ada dikontraknya juga oleh pemerintah. Dia maunya apa coba?” tuturnya.
Tasming bahkan menuding media yang tidak sejalan dengan pemerintah bersikap kurang ajar.
“Sekali lagi, Pak Kadis memang agak aneh gitu, agak keras sedikit tuh. Karena ya kan tapi tidak semua juga media ini kurang ajar, ada juga media-media profesional yang bagus,” imbuh Tasming.