Metro Online, Makassar — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar bersinergi memperkuat kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Makassar.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar Tahun 2026.
Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Selasa (10/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Hotel ibis Styles Makassar.
Sebanyak 120 anggota Satlinmas Kota Makassar mengikuti kegiatan tersebut.
Hadir dalam kegiatan itu Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Ferizal.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti.
Selain itu, hadir Kepala Satpol PP Kota Makassar, Hasanuddin, perwakilan Dandim 1408/BS, serta Ketua ASLINMAS Kota Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan memberikan pembekalan terkait penguatan kelembagaan, pemahaman hukum, hingga sinergi dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat.
Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Ferizal, memaparkan sejarah dan perkembangan Linmas di Indonesia.
Ia juga menjelaskan visi dan misi ASLINMAS, struktur kelembagaan, serta tugas Satlinmas di tingkat desa dan kelurahan.
Materi lainnya berkaitan dengan bentuk sinergi ASLINMAS bersama Kejaksaan RI beserta dasar hukum yang mendasarinya.
Sementara itu, Kepala Kejari Makassar, Andi Panca Sakti, menyampaikan materi mengenai pentingnya peningkatan kapasitas anggota Satlinmas.
Ia mengulas tugas dan fungsi Satlinmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Termasuk landasan hukum penguatan kelembagaan serta peran Kejaksaan dalam mendukung penguatan ASLINMAS.
Pembekalan tersebut juga dilengkapi dengan pembahasan studi kasus dan simulasi penanganan berbagai persoalan yang berpotensi dihadapi anggota Satlinmas di tengah masyarakat.
Salah satu poin penting yang ditekankan adalah pemahaman anggota Satlinmas terhadap batas kewenangan dalam menjalankan tugas.
Anggota Satlinmas diharapkan mampu memahami tindakan yang dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Dalam menghadapi persoalan di lingkungan masyarakat, pendekatan persuasif dan koordinasi dengan instansi berwenang harus menjadi prioritas.
Anggota Satlinmas juga diingatkan agar tidak melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.
Dengan demikian, pelaksanaan tugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Selain Kejaksaan, kegiatan tersebut juga menghadirkan pemateri dari Kodim 1408/BS.
Keterlibatan TNI menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas Satlinmas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan anggota Satlinmas Kota Makassar memiliki pemahaman lebih baik mengenai tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya.
Sinergi antara Kejaksaan, Pemerintah Kota Makassar, TNI, dan unsur masyarakat juga diharapkan semakin kuat.
Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib.
Selain itu, anggota Satlinmas diharapkan mampu menjalankan tugas dengan mengedepankan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.