Transformasi Asuransi TKI ke BPJS Siap Dijalankan Pemerintah

    Transformasi Asuransi TKI ke BPJS Siap Dijalankan Pemerintah

    Metroonline.id, Jakarta – Rencana transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS siap dijalankan. Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan pembahasan lintas kementerian/lembaga. Pembahasan diikuti oleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

    “Pertemuan lintas lembaga ini dalam rangka mempercepat rencana transformasi pengelolaan asuransi TKI dari konsorsium asuransi ke BPJS,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker, Maruli A. Hasoloan selaku pemimpin rapat dalam rilisnya.

    “Masalah ini, tak hanya diurusi Kemnaker, namun juga stakeholder lain,” tambahnya.

    Perubahan pengelolaan asuransi TKI tersebut dilakukan sesuai rekomendasi KPK yang menyarankan agar skema asuransi dikelola BPJS dengan skema single risk management. Artinya apapun bentuk perlindungannya harus dilaksanakan oleh BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sebelumnya, dana asuransi TKI dikelola oleh tiga konsorsium, Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo, Konsorsium Asuransi Mitra TKI.

    Pertemuan tersebut, lanjut Maruli, adalah dalam rangka mencari bentuk ideal perlindungan TKI yang menyangkut jenis pertanggungan, jaminan sosial dan sistem administrasinya. “Dalam pertemuan tadi, masing-masing pihak sudah menyatakan kesanggupannya berdasarkan wewenang bidangnya terhadap pengelolaan asuransi TKI. Kami tinggal memformulasikan dalam regulasi kementerian/lembaga”, kata Maruli.

    Berdasarkan Permenakertrans No. 07 Tahun 2010, ada 15 resiko TKI selama penempatan dan purna penempatan yang dilindungi, diantaranya yaitu resiko meninggal dunia, kecelakaan kerja, hilangnya akal budi, sakit, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual, PHK, pemulangan TKI bermasalah, menghadapi masalah hukum, kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang, dan TKI dipindahkan tempat kerja lain tidak sesuai perjanjian penempatan.

    Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha dalam pertemuan tersebut menyampaikan, rekomendasi KPK yang menyarankan agar asuransi TKI dikelola oleh BPJS, bertujuan agar ada perbaikan pengelolaan dana asuransi TKI. Pengawasannya juga makin mudah, karena BPJS juga badan public milik negara.

    Tata kelolanya harus bagus, karena menyangkut perlindungan TKI, serta jumlah dana yang besar. Saya berharap, transformasi ke BPJS itu dapat segera dilaksanakan”, harapnya. (Mr/foto: ist).

    Tati Triani

    BERBAGI