SPPB Balongan : Pengelolaan Blok Mahakam Oleh Pihak Asing Lecehkan Anak Negeri

    SPPB Balongan : Pengelolaan Blok Mahakam Oleh Pihak Asing Lecehkan Anak Negeri

    Metro Online.co, Jakarta – Pernyataan Sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang meminta agar Pemerintah RI mengembalikan pengelolaan migas 100% ke Pertamina diikuti dan didukung oleh Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Balongan (SPPBB).

    Dalam press realeasenya yang diterima redaksi Metro Online.co, Jumat, 13/3/2015, SPPBB menilai keputusan Pemerintah terkait Blok Mahakam dimana Total dan E&P Indonesia masih dilabatkan dengan porsi saham 30% untuk mengeksplorasi kekayaan alam Blok Mahakam adalah keputusan yang didasarkan atas kepentingan dan keuntungan sekelompok orang/golongan dengan mengatasnamakan Pemerintah.

    “Yang kita saksikan hari ini adalah sebuah drama anti kepentingan nasional. Episode Blok Cepu terulang kembali di Blok Mahakam dengan alasan klasik dari Pemerintah, yaitu demi menjaga kelangsungan produksi serta tidak cukup modal dan SDM. Para pengambil keputusan ini telah mengejek dan melecehkan kemampuan anak negeri,” tegas Priyo Titi Budhi, Ketua Umum SPPBB dalam press release nya.

    Menurutnya, Pertamina sudah berhasil meningkatkan produksi Blok ONWJ (Offshore North West Java) yang diambil alih dari BP. Pertamina juga, lanjutnya, sudah berhasil meningkatkan produksi di Blok WMO (West Madura Offshore) setelah mengambil alih dari Kadeco. “Apakah kemampuan Pertamina masih juga dianggap kurang setelah melakukan ekspansi ke Aljazair dan Irak?” tegasnya.

    Kami tegaskan bahwa, lanjutnya, Pertamina siap dan mampu mengelola Blok Mahakam tanpa melibatkan pihak asing. Oleh karena itu, SPPBB mengajak segenap komponen bangsa, para tokoh bangsa, agama, pegiat kemandirian bangsa, para aktivis mahasiswa/i untuk menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera :

    1. Memutuskan pengelolaan Blok Mahakam diserahkan 100% kepada Pertamina sesuai Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2010 demi ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

    2. Mambabat habis para komprador asing di lingkungan kementerian terutama kementerian BUMN dan ESDM. (Toni/Red).

    BERBAGI