Pilkada 2018, Bawaslu Akan Lebih Serius Mengawasi Medsos

Pilkada 2018, Bawaslu Akan Lebih Serius Mengawasi Medsos

Metroonline.id, Jakarta – Permasalahan yang diduga akan muncul pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan Misbah, tidak akan jauh berbeda dengan permasalahan di Pilkada serentak 2017, termasuk pilkada DKI Jakarta.

“Melihat pilkada dua ribu tujuh belas, ke depan persoalannya ada di media sosial, itu yang jadi atensi kami, bagaimana hukum bisa melangkah ke sana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam),Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).

Di Jakarta, media sosial sempat dijadikan tempat untuk menyebarkan kampanye hitam, berita bohong atau hoax, dan terakhri media sosial dijadikan pembenaran untuk melakukan persekusi.

Ketua Bawaslu mengakui persekusi adalah salah satu hal yang ia khawatirkan terulang di 2018.

Salah satu kasus persekusi yang menonjol adalah yang dialami oleh PMA (15), yang menjadi korban persekusi oleh sekelomopk orang yang mengaku dari Front Pembela Islam (FPI), yang melakukan persekusi terhadap PMA, karan status remaja tersebut yang dianggap melecehkan.

Selama ini, Bawaslu sudah bergerak untuk mengawasi media sosial, namun hal itu dianggap masih kurang bisa menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Kedepannya, Bawaslu akan fokus mengupayakan agar hal itu tidak terulang di Pilkada serentak 2018.

“Strategi kami harus disusun peraturan Bawaslu harus bisa menjangkau sampai kesana,” ujarnya. (Tb/foto: ist).

Tati Triani

BERBAGI