Pemkab dan Pemkot di Kalbar Dinilai Tak Berpihak kepada Koperasi

    Pemkab dan Pemkot di Kalbar Dinilai Tak Berpihak kepada Koperasi

    Metroonline.id, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) se-Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai tidak berpihak kepada koperasi. Padahal keberadaan koperasi sangat membantu masyarakat dalam hal ekonomi.

    “Koperasi seharusnya sebagai fundamen ekonomi daerah dan bangsa serta negara ini,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Marsianus SY, kepada SP di kantornya, di Pontianak, Jumat (4/5).

    Menurut Marsianus, ketidakberpihakan Pemkab dan Pemkot se-Kalbar kepada koperasi itu terlihat dari anggaran untuk pembinaan koperasi sangat rendah. “Mereka anggap pembinaan koperasi tidak penting. Ini yang harus diberi pengertian oleh pemerintah pusat ke depan,” kata dia.

    Ia menegaskan, karena rendahnya keberpihakan Pemkab dan Pemkot kepada koperasi maka masih banyak koperasi di Kalbar tidak berkembang bahkan tidak sedikit juga yang mati.

    Dikatakan, jumlah koperasi di Kalbar saat ini adalah 3.761 buah. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.578 buah koperasi aktif dan sebanyak 1.183 buah koperasi tidak aktif. “Koperasi-koperasi aktif lebih banyak di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar,” kata Marsianus tanpa menyebut jumlah anggaran setiap tahun untuk pembinaan koperasi.

    Aset dari koperasi sejumlah tersebut sebanyak Rp 13,72 triliun. “Sedangkan volume usaha sebesar Rp 8,16 miliar,” kata dia.
    Ia mengatakan, sebelum pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM mengambil tindakan tegas, jumlah koperasi di Kalbar sekitar 4.500 unit. “Banyak koperasi yang hanya nama maka pemerintah pusat mengambil tindakan tegas seperti dibubarkan atau dimatikan,” kata dia.

    Dikatakan, ada tiga permasalahan koperasi di Kalbar yakni sumber daya manusia yang rendah, permodalan kecil bahkan tidak ada, dan pemasaran produk yang tidak. “Dari ketiga permasalahan ini, yang paling utama adalah karena kualitas SDM yang rendah,” kata dia.

    Untuk itulah, kata dia, Pemprov Kalbar terus giat melakukan pendidikan dan pelatihan SDM koperasi. “Kalau SDM berkualitas maka mereka bisa mencari dana sendiri, serta bisa mencari pasar,” kata dia.

    Ia mengatakan, secara umum ada tiga usaha koperasi di Kalbar yakni Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP).

    Provinsi Kalbar terdiri dari 12 kabupaten dan dua kota yakni Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Pendudukan Kalbar per tahun 2018 kurang lebih 5 juta jiwa.

    Catatan Kementerian Koperasi dan UKM, permasalahan koperasi di Indonesia antara lain kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas, pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat, sehingga rangkap jabatan. Hal ini menimbulkan akibat bahwa focus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang sehingga kurang menyadari adanya perubahan-perubahan lingkungan.

    Selain itu, ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya. Oleh karena terbatasnya dana maka tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas seperti mesin. Padahal teknologi berkembang pesat, hal ini mengakibatkan harga pokok yang relative tinggi sehingga mengurangi kekuatan bersaing koperasi.

    Permasalahan lainnya adalah banyaknya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi. (Bs/foto: ist).

    Redaksi

    BERBAGI