Menerima Pengunduran Diri Rasta, Ketua KPU Indramayu Dinilai Tak Pahami Aturan

Menerima Pengunduran Diri Rasta, Ketua KPU Indramayu Dinilai Tak Pahami Aturan

Metroonline.co, Indramayu – Pernyataan dan sikap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Hadi Ramdlan, yang menerima pengunduran diri salah satu Calon Wakil Bupati, Rasta Wiguna, menuai kritik keras dari sejumlah kalangan masyarakat Indramayu.

Rasta Wiguna, Cawabup yang mendampingi Toto Sucartono yang diusung oleh Partai PDIP, Nasdem dan PKB Sabtu lalu (22/8/2015) mendatangi KPU Indramayu dan menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri secara pribadi. Tinggal satu pasangan calon yaitu Hj.Anna Shopanah-Supendi, Cabup-Cawabup incumbent yang diusung partai Gerindra, Demokrat dan PKS.

Kepada awak media usai menerima pengunduran diri Rasta, Ketua KPU Indramayu Hadi Ramdlan mengatakan pengunduran diri Rasta Wiguna merupakan hak konstitusi setiap calon sehingga ia pun tidak bisa melarang hal tersebut. Padahal Rasta Wiguna sudah lolos pendaftaran menjadi Calon Wakil Bupati dan sudah melalui semua tahapan, tinggal penetapan pasangan calon oleh KPU Indramayu yang sedianya dilakukan hari ini, Senin (24/8/2015).

Selain itu, Hadi mennyatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kembali selama tiga hari dan membuka pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Indramayu kembali selama tiga hari.

“Kalau pada akhir perpanjangan tidak ada yang mendaftar, sesuai surat edaran yang kami terima dari KPU RI, pilkada akan dilangsungkan 2017,” kata Hadi saat itu.

Menanggapi pernyataan Ketua KPU Indramayu tersebut, mantan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Indramayu, Syamsul Bachri Siregar SH MH menyatakan Pernyataan Ketua KPU Indramayu tidak berdasar dan keliru dalam mengaplikasikan peraturan tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Syamsul menjelaskan, yang mendaftarkan Rasta Wiguna sebagai Cawabup mendampingi Cabup Toto Sucartono ke KPU adalah partai politik dalam hal ini gabungan partai politik yaitu PDIP, Nasdem dan PKB, bukan pribadi Rasta secara perseorangan Sehingga, kata Syamsul, pengunduran diri Rasta secara perseorangan menggunakan surat pernyataannya seharusnya ditolak.

Kemudian, lanjut Syamsul, pengunduran diri calon sejak pendaftaran itu dilarang oleh undang-undang.

Syamsul yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu ini menjelaskan, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (1) ditegaskan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian ayat (2) nya, lanjut Syamsul), dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Seharusnya, tegas Syamsul, Ketua KPU Indramayu memahami ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut dan menjelaskannya kepada Rasta Wiguna saat menyampaikan pengunduran dirinya bahwa mengundurkan diri dari calon itu dilarang terhitung sejak mendafarkan di KPU.

“Ini malah diterima dan berdalih hak konstitusi calon. Secara pribadi pula mengundurkan dirinya, bukan melalui partai pengusung. Dasar hukumnya apa? Keliru itu ketua KPU Indramayu,” ujar Syamsul ketika dihubungi via handphonenya, Senin (24/8/2015).

Hal senada juga dikatakan pengamat hukum sekaligus Dosen Hukum Pidana Universitas Wiralodra, Adi Kusyandi SH MH. Menurut Adi, Ketua KPU Indramayu tidak memahami aturan sehingga ia bingung mengambil sikap dan memutuskan. Padahal, ketentuan peraturannya sudah sangat jelas dan tegas, katanya.

“Ketua KPU Indramayu seharusnya lebih memahami aturan berkaitan dengan tugas jabatannya sehingga langkah yang diambil berdasar dan profesional,” kata Adi dalam sambungan teleponnya, Senin (24/8/2015).

Adi juga mengingatkan Ketua KPU Indramayu maupun pejabat negara lainnya di Indramayu agar hati-hati dalam menyikapi dan mengambil keputusan terkait kepentingan masyarakat.

“Dengan peristiwa ini, Ketua KPU Indramayu telah memberikan pembelajaran hukum yang keliru kepada masyarakat khususnya masyrakat Indramayu, karena pernyataan Ketua KPU atas pengunduran diri Rasta Wiguna diliput media sehingga masyarakat membaca dan menyaksikan,” pungkas Adi.

Tim Redaksi

BERBAGI