Kuasa Hukum Fredrich Yunadi Pasrah Sidang Praperadilan Gugur

    Kuasa Hukum Fredrich Yunadi Pasrah Sidang Praperadilan Gugur

    Metroonline.id, Jakarta – Penasihat Hukum terdakwa Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa mengaku pasrah bila sidang dakwaan kliennya hari ini, Kamis (8/2/2018) dianggap dapat menggugurkan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Kami berpacu dengan waktu. UU mengatakan kalau perkara pokok disidang maka gugur (praperadilan). Mau tidak mau kami harus lakukan. Kami berharap hari ini enggak sidang. Jadi praperadilan tetap berjalan,” ucap Refa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2/2018).

    Fredrich hari ini telah duduk di kursi terdakwa dalam kasus dugaan merintangi penyidikan. Surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada  KPK.

    Refa menegaskan pihaknya akan membuktikan semua yang disangkaan KPK tidak benar karena ketika itu Fredrich menjalankan profesinya sebagai advokat.

    “Ini kan kerja profesional, biasa kami lakukan. Enggak ada yang khusus, hanya gemanya saja yang beda,” ujar Refa.

    Diketahui Fredrich Yunadi, mantan  kuasa hukum Setya Novanto didakwa menghalangi proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka Setya Novanto.

    Fredrich hadir di sidang dan duduk di kursi terdakwa menggunakan pakaian safari. “Terdakwa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa,” ucap Jaksa Fitroh Rohcayanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Menurut jaksa, Fredrich telah melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Saklt Medika Permata Hijau. Fredrich juga diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Setya Novanto mengalami kecelakaan menabrak tiang listrik.

    Selain itu, Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau, dokter Bimanes untuk merekayasa data medis Setya Novanto demi menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

    Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

    Oleh Jaksa, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Tb/foto: ist).

    Tati Triani

    BERBAGI