KPU Bantah Semua Pokok Laporan dari Parpol Tidak Lolos verifikasi

    KPU Bantah Semua Pokok Laporan dari Parpol Tidak Lolos verifikasi

    Metroonline.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjawab semua pokok laporan yang dilaporkan para pelapor ke Bawaslu dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi.

    Dalam jawabannya, KPU menampik semua laporan pokok yang dialamatkan oleh para partai politik yang tidak lolos verifikasi.

    Dalam sidang mendengarkan jawaban KPU, hadir tiga orang Komisioner yakni Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting, dan Ilham Saputra.

    Komisioner KPU Hasyim Asy’ari yang membacakan seluruh jawaban atas laporan pokok yang dialamatkan ke pihaknya.

    Mulai dari syarat administrasi, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), hingga persoalan Surat Edaran (SE) KPU nomor 585 yang dipermasalahkan oleh pelapor semua dijawab oleh Hasyim yang membacakan jawaban dari lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

    Hasyim menuturkan, ‎mengenai adanya pelapor yang mempermasalahkan bahwa SIPOL tidak mempunyai dasar hukum, KPU menilai bahwa dalil laporan tersebut mencerminkan bahwa pelapor lemah dan tidak sportif sebagai suatu partai.

    “Terlapor telah membangun telah membangun seperangkat sistem teknologi informasi sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini terbukti dengan pengembangan perangkat SIPOL yang dilakukan jauh hari sebelum tahapan pendaftaran dimulai,” kata Hasyim di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (6/11/2017).

    “Hal ini sebagai bukti bahwa terlapor ingin memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik pada tahapan pendaftaran partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,” katanya.

    Menurut Hasyim, adanya dalil laporan dari pelapor bahwa SIPOL dihack dan data dari pelapor hilang di sistem informasi tersebut adalah tida benar.

    KPU tidak melihat adanya satu bukti yang ditunjukkan guna membuktikan tuduhan tersebut. Menurutnya, dalil laporan tersebut, hanya sebuah upaya pelapor dalam mencari celah.

    “Terlapor dapat membuktikan melalui log aktivitas pelapor bahwa adanya perubahan data yang terjadi selama proses pendaftaraan pada partai pelapor murni dilakukan oleh super admin dan admin-admin yang ada di dalam partai itu sendiri,” ujarnya. (Tb/foto: ist).

    BERBAGI