KPK: Korupsi Berdampak pada Lingkungan, Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

    KPK: Korupsi Berdampak pada Lingkungan, Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

    Metroonline.id, Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nur Alam dinilai terbukti memperkaya diri sendiri Rp 2,7 miliar atas penerbitan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah.

    Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan tuntutan hukuman ini tergolong berat. Pasalnya perbuatan Nur Alam dinilai berdampak besar terhadap lingkungan hidup. Selain dituntut 18 tahun penjara, JPU juga menuntut pencabutan hak politik yang bersangkutan.

    “Ini tahapan yang ditentukan KPK jika kita sudah yakin terkait fakta persidangan. Kita tuntut Nur Alam 18 tahun dan pencabutan hak politik. Saya kira ini termasuk tuntutan yang tertinggi kalau dibandingkan dengan kepala daerah yang lain. Dibanding dengan penegak hukum kami pernah menuntut seumur hidup juga pernah menuntut 20 tahun. Jadi ada beberapa yang sebenarnya cukup tinggi tapi dari penegak hukum,” jelas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/3) malam.

    KPK kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait ringannya hukuman beberapa terpidana korupsi. Febri mengatakan tuntutan tidak harus proporsional. Pihaknya juga melihat sikap kooperatif atau tidaknya seorang terdakwa.

    “Kemudian kita juga lihat korupsi yang dilakukan tersebut efeknya seluas apa. Apakah efeknya pada daerah tersebut saja, keuangan daerah saja atau juga ada efek lain misalnya pada lingkungan atau pada sektor-sektor lain yang berisi kerugiannya lebih jauh lebih besar untuk kita pertimbangkan juga,” jelasnya.

    Khusus pada kasus yang membelit Nur Alam, KPK melihat keterkaitan antara perbuatan kasus korupsi dan juga efek-efek terhadap izin-izin yang dikeluarkan tersebut untuk lingkungan hidup.

    “Karena itu kerugian keuangan negaranya cukup besar,” kata dia.

    Febri berharap majelis hakim juga mempertimbangkan tuntutan pencabutan hak politik. Pencabutan hak politik sangat penting sehingga yang bersangkutan tak bisa lagi mengikuti kontestasi politik jika selesai dengan masa hukumannya.

    “Saya kira penting demi kesadaran kita bersama. Jangan sampai nanti jika ada seseorang yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi tapi karena hak politiknya tidak dicabut maka ia bisa menjadi bisa masuk ke dunia politik lagi dan jadi kepala daerah lagi,” terangnya.

    “Jadi tidak bisa dibayangkan terpidana kasus korupsi ketika sudah divonis bersalah masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah lagi. Kerugian masyarakat yang berisiko akan terjadi itu perlu dipertimbangkan. Ini mempertimbangkan aspek keadilan publik saja,” lanjutnya.

    Diketahui dari penerbitan IUP, politisi PAN itu diduga telah merugikan negara Rp 1,59 triliun. Menurut ahi, dari pengerjaan penambangan lokasi menyebabkan kerusakan parah dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya. Terlebih lagi, IUP yang dikeluarkan oleh Nur Alam telah menyalahi pasal 38 ayat 3 undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 37 huruf b pasal 39 ayat 1 Pasal 51 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

    Tuntutan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum terhadap Nur Alam juga mencakup atas tindak pidana penerimaan gratifikasi sebesar 4,5 juta dolar Amerika. Penerimaan gratifikasi tersebut kemudian diperuntukan sebagai polis asuransi. (Mr/foto: ist).

    Tati Triani

    BERBAGI