Komisi IX Usulkan Penyederhanaan Aturan, Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan

    Komisi IX Usulkan Penyederhanaan Aturan, Solusi Atasi Defisit BPJS Kesehatan

    Metroonline.id, Jakarta – Komisi IX DPR menilai defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius dan perlu adanya penyederhanaan aturan terkait pungutan ke peserta.

    Anggota Komisi IX DPR, Ketut Sustiawan mengatakan, efisit keuangan BPJS Kesehatan harus segera direspons dengan mengubah sejumlah aturan terkait pungutan dan klaim.

    “Persoalan itu akar masalahnya harus diselesaikan dengan penyederhanaan aturan,” katanya dalam rapat kerja dengan Direksi BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

    Menurutnya, perubahan sejumlah aturan terkait keberadaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masih memiliki kerancuan terkait tanggung jawab terhadap orang yang sakit, perlu diperjelas.

    “BPJS harus jelas siapa yang bertanggung jawab untuk tenaga kerja yang sakit, agar tidak ada double klaim,” ucapnya.

    Selain itu, persoalan yang dikeluhkan BPJS Kesehatan yang tidak dapat mengatur biaya iuran, dimana dalam undang-undang ditetapkan diputuskan oleh DJKN maka perlu dilakukan penyesuaian jika memang perlu dilakukan.

    “Kalau BPJS yang menentukan iuran maka harus diubah undang-undangnya,” ujar Ketut.

    Jika tidak ada kenaikaan iuran, maka Dewan Pengawas BPJS Kesehatan  harus mampu mencarikan solusi atau memberikan saran untuk menyelesaikan masalah keuangan.

    “Soalnya, direksi sempat bilang bahwa BPJS Kesehatan bisa mengendalikan defisit sebesar Rp27 triliun selama tiga tahun,” paparnya.

    Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso mengatakan, pihaknya memiliki enam opsi untuk mengurangi defisit neraca keuangan. Salah satunya, menggandeng lembaga perbankan untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada mitra BPJS Kesehatan untuk menjaga cashflow rumah sakit.

    “Jadi, apabila fasilitas kesehatan ingin mendapatkan dana dari perbankan, kami memberikan konfirmasi dari tagihan tersebut. Dari sisi klaim, juga diperbaiki untuk meminimakan klaim yang tidak efisien,” ujar Kemal.

    Sebagaimana diketahui, pada tingkat pemerintah pusat tengah mengkaji kemungkinan pengenaan pajak rokok yang akan masuk ke dalam anggaran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin Tbk dan PT Bank Permata Tbk.

    Lebih lanjut Kemal memperkirakan, hingga akhir 2017, BPJS Kesehatan akan mengalami defisit hingga Rp9 triliun, akibat tidak sejalannya biaya klaim yang dikeluarkan dengan pendapatan premi. (Tb/foto: ist).

    Redaksi

    BERBAGI