Kasudinaker Jakarta Barat Akan Tindak 4 Perusahaan Kontraktor Karena Tidak Ikut BPJS

    Kasudinaker Jakarta Barat Akan Tindak 4 Perusahaan Kontraktor Karena Tidak Ikut BPJS

    Hikmah, Kasudinaker Jakarta Barat saat menerima wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/11/2017)

    Metroonline.id – Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat, Hikmah, akan menindak 4 perusahaan kontraktor swasta yang beralamat di Jl. Kamboja No. 41 Jatipulo (Tomang Raya) Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat karena tidak mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Keempat perusahaan tersebut adalah PT. Kokoh Sumekar Lancar, PT. Kokoh Sarana Pondasi, PT. Kokoh Sejahtera Langgeng dan PT. Mahagatha Jaya.

    “Kami akan segera menurunkan tim Pengawas Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan pelanggaran hak normatif seperti yang dilaporkan oleh pihak pekerja kepada kami,” ujar Hikmah kepada wartawan di ruang kerjanya di gedung Walikota Jakarta Barat, Selasa (14/11/2017).

    Menurut Hikmah, dugaan adanya pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan pelanggaran hak normatif pekerja akan bisa terlihat jelas ketika tim Pengawas Ketenagakerjaan yang ditugaskan ini turun memeriksa keempat perusahaan tersebut. Nantinya, lanjut Hikmah, petugas Pengawas Ketenagakerjaan akan memberi laporan kepada pihak pekerja selaku pelapor sebagai perkembangan penanganan pengaduan.

    “Jika nanti terbukti ada pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan pelanggaran hak normatif pekerja maka kami akan memprosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hikmah.

    Terkait dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan pada 4 perusahaan ini, awak media mendatangi pimpinan keempat perusahaan tersebut di kantornya untuk mengkonfirmasi, namun Ir. Kuswandi selaku pimpinan perusahaan enggan menemui dan hanya meminta Chief Security, Agus Sutoyo untuk menemui wartawan.

    Sebelumnya Senin (13/11/2017), Kuasa Hukum dari pekerja Andy Feriano, Toni SH melaporkkan keempat perusahaan tempat kerjanya tersebut lantaran sejak tahun 2007 hingga 2017, kliennya sebagai pekerja tidak diikutsertakan dalam program BPJS baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Padahal, lanjutnya, mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS itu kewajiban Pengusaha sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

    “Klien saya yang jabatannya Manager HRD dan sudah bekerja kurang lebih sepuluh tahun saja tidak diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek, bagaimana karyawan yang lain yang jabatannya lebih rendah dari klien saya? Bagaimana kalau pekerja mengalami kecelakaan kerja? Bagaimana kalau pekerja sakit? Apakah Pengusaha mau menanggung risikonya?” ungkap Toni.

    Kedua Jaminan Sosial (BPJS) tersebut, lanjut Toni, adalah hak normatif kliennya selaku pekerja, sehingga jika tidak diikutsertakan dalam program BPJS tersebut kliennya sangat dirugikan. “Berobat sakit biaya sendiri, tidak ada Jaminan Hari Tua (JHT),” terang Toni di Jakarta, Senin (13/11/2017).

    Dalam pengaduan tersebut Toni meminta kepada Kepala Sudinaker Jakarta Barat agar menindak empat perusahaan tersebut dan memprosesnya secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Sanksinya, kata Toni, perusahaan bisa dikenai sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 Undang- Undang BPJS yaitu berupa teguran tertulis sampai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu jika Pengusaha mengurus dokumen perizinan usahanya di Pelayanan Terpadau Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Jakarta Barat.

    “Selain sanksi administratif juga ada sanksi pidananya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang- Undang BPJS dimana Pemberi Kerja atau Pengusaha yang tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan tidak menyetorkannya kepada BPJS juga Pemberi Kerja yang tidak membayar dan tidak menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS maka bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” tegas Toni.

    Toni juga menuntut Pengusaha pada empat perusahaan tersebut agar membayar ganti rugi Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan hak kliennya yang seharusnya Pengusaha bayarkan sejak tahun 2007 hingga sekarang sebesar 3,7 persen dari gaji kliennya yang jika ditotal kurang lebih Rp. 40 juta hak JHT kliennya. Apalagi sejak bulan September 2015 Pengusaha juga wajib membayarkan iuran Jaminan Pensiun(JP) untuk kliennya yaitu sebesar 2% dari gaji kliennya. Menurut Toni gaji kliennya saat ini adalah Rp. 11,5 juta.

    Selain diadukan karena tidak adanya BPJS, empat perusahaan tersebut juga diadukan karena Pengusaha tidak membuatkan surat pengangkatan karyawan terhadap kliennya yang sudah bekerja kurang lebih sepuluh tahun. Padahal surat pengangkatan karyawan bagi karyawan tetap yang hanya diangkat secara lisan itu wajib dibuatkan oleh Pengusaha dan diberikan ke karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang- Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ditambah lagi diadukan juga karena kempat perusahaan tersebut tidak memiliki peraturan perusahaan dimana dalam Pasal 108 ayat (1) Undang- Undang Ketenagakerjaan diamanatkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

    “Sanksi bagi Pengusaha yang tidak membuat surat pengangkatan karyawan bagi karyawan tetap yang hanya diangkat secara lisan dan sanksi bagi Pengusaha yang tidak membuat peraturan perusahaan yang mempekerjakan pekerja 10 orang atau lebih adalah pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 188 Undang- Undang Ketenagakerjaan yaitu pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” pungkasnya. (Zulfikri)

    BERBAGI