Ini Kiat Kemendagri Tingkatkan Kinerja Pokja IDI

    Ini Kiat Kemendagri Tingkatkan Kinerja Pokja IDI

    JAKARTA – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

    Menurut Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dedi Taryadi, SH, M.Si mengatakan dalam rangka peningkatan IDI di Provinsi Kemendagri hari ini mengadakan kegiatan kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan POKJA di Daerah Kegiatan Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda Dalam Pengembangan Demokrasi (IDI) di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

    Dia menjelaskan, IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

    Diakuinya, mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan.

    Kemendagri mencatat bahwa telah terjadi penurunan skor IDI tahun 2016, yaitu 70,09.  Terdapat 3 variabel yang capaiannya masih dalam kategori “buruk”, yaitu variabel Peran DPRD, Peran Partai Politik, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

    Dedi menegaskan, data tersebut harus menjadi perhatian kita bersama.  Perlu adanya dorongan yang kuat dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan capaian IDI sehingga proses konsolidasi demokrasi tetap dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama.

    “Dirjen Polpum berharap agar ada penguatan Pokja IDI yang dilakukan dalam upaya mendukung target RPJMN di mana pada tahun 2019 skor IDI ditargetkan sebesar 75.  Oleh karena itu, diperlukan penguatan Pokja IDI ditingkat provinsi guna menggerakkan peningkatan demokrasi di level provinsi,” papar Dedi. (Zul & Endi)

    Video wawancara Dedi Taryadi, S.H., M.Si.

    BERBAGI