Gugat Karyawannya ke Pengadilan, PT Asata Malah Dihukum Bayar Pesangon

    Gugat Karyawannya ke Pengadilan, PT Asata Malah Dihukum Bayar Pesangon

    Metro Online, Jakarta – Bermaksud melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara menggugat karyawannya ke Pengadilan agar tidak membayar pesangon, PT. Asata Utama Electrical Industries malah dihukum membayar pesangon kepada karyawannya.

    Gugatan PHK itu didaftarkan PT Asata ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24 Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2016 dengan register perkara nomor 41/Pdt.Sus-PHI.G/2016 diwakili oleh kuasanya dari kantor Advokat John H Wiliary SH & Associates. Sedangkan Pekerja yang digugat adalah Suta Wijaya (36) yang dalam menghadapi gugatan di Pengadilan diwakili oleh kuasanya dari Kantor Hukum Toni, Ronal & Partners.

    Dalam surat gugatannya PT Asata selaku Penggugat menyebutkan bahwa Pekerja Suta Wijaya selaku Tergugat telah memfitnah rekan kerja yang berakibat menciptakan suasana konflik di perusahaan. Lebih rinci Penggugat menjelaskan bahwa kronologis terjadinya PHK berawal dari pemberian surat peringatan (SP) kedua pada tanggal 23 Oktober 2015 kepada Suta Wijaya. Alasan pemberian surat peringatan kedua adalah karena Suta Wijaya tertidur saat jam kerja. Suta Wijaya pun protes, tidak terima, karena menurutnya foto yang dimiliki pihak perusahaan itu dirinya sedang duduk mengawasi mesin produksi, bukan tertidur. Bahkan sebagai pembanding Suta Wijaya saat itu menunjukkan foto rekan kerjanya, pekerja bagian Satpam yang terlihat tertidur di kantor. Tujuannya adalah untuk membandingkan bahwa jika orang tertidur itu seperti tampak dalam foto satpam tertidur tersebut.

    Namun, setelah melihat foto satpam tertidur, perusahaan pun kemudian malah menindaklanjuti foto yang ditunjukkan Suta Wijaya itu dengan menanyakan ke Suta Wijaya kapan dan dimana foto Satpam tertidur itu diambil. Suta mengatakan foto itu didapat dari rekan kerjanya bernama Robani. Robani pun kemudian dipanggil pihak perusahaan. Namun Robani menyangkal bahwa dirinya memberikan foto Satpam tertidur ke Suta. Atas dasar itu sejak tanggal 9 Nopember 2015 Suta tidak diperbolehkan bekerja di perusahaan karena dinilai telah melakukan kesalahan berat yaitu memfitnah rekan kerja. Suta juga dinilai melanggar peraturan perusahaan.

    Menanggapi gugatan perusahaan, Kuasa Hukum Suta Wijaya, Ronal Sihotang SH dari Kantor Hukum Toni, Ronal & Partners dalam jawaban tertulisnya mengatakan bahwa kliennya tidak ada niat memfitnah rekan kerjanya bernama Robani. Menurutnya, PHK sepihak perusahaan terhadap kliennya karena alasan kliennya telah melakukan kesalahan berat memfitnah adalah tidak sah mengingat memfitnah merupakan perbuatan pidana. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan pidana perbuatan pidananya karena pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. : 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004.

    Jawaban Kuasa Hukum Tergugat ternyata diamini Hakim. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya Hakim mengatakan, selain Pasal 158 UU Ketenagakerjaan yang mengatur PHK karena alasan kesalahan berat itu sudah tidak mengikat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-1/2003, Hakim juga menyebutkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 mengatur bahwa Pengusaha dapat melakukan PHK kepada Pekerja dengan alasan Pekerja melakukan kesalahan berat setelah adanya putusan Hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu gugatan PHK terhadap pekerja Suta ditolak Hakim.

    Sidang yang diketuai Majelis Hakim Dr. Syahrul Machmud SH MH dan Hakim anggota Heri Hartanto SH MH dan Ida Ayu Mustikawati SH MH dalam pertimbangan hukum berikutnya mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, Pengusaha hanya dapat melakukan PHK kepada pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU Ketenagakerjaan PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial adalah batal demi hukum.

    Namun, meskipun hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja tidak pernah putus, tetapi akibat perselisihan hubungan industrial tersebut pekerja tidak berkeinginan lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan perusahaan, sehingga pekerja pun tidak masalah jika terjadi PHK namun pekerja meminta agar perusahaan membayar pesangon dan hak-hak pekerja lainnya dalam jawaban tertulisnya. Oleh karenanya Hakim memutuskan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja putus sejak putusan Hakim diucapkan.

    Karena perbuatan pidananya (memfitnah) tidak bisa dibuktikan, kemudian dalam pertimbangan hukum selanjutnya Hakim berpendapat bahwa kesalahan pekerja tidak bisa dikategorikan kesalahan berat tetapi hanya melanggar peraturan perusahaan PT Asata.

    Oleh karenanya Hakim menghukum agar perusahaan (Penggugat) membayar uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) yaitu sebesar Rp.27.817.200, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) sebesar Rp.18.544.800 dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebesar Rp. 6.954.300. Selain itu perusahaan juga dihukum membayar upah proses selama proses PHK sampai diputusnya perkara ini yakni 3 bulan upah sebesar Rp.9.272.400, sehingga jumlah kompensasi PHK yang harus perusahaan bayar adalah Rp.62.588.700. Sidang perkara PHK ini sudah diputus sejak tanggal 20 Juni 2016.

    Menanggapi putusan Hakim tersebut Kuasa Hukum Pekerja, Ronal Sihotang SH mengatakan awalnya akan mengajukan kasasi karena pesangon hanya diberikan satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) yang seharusnya dua kali ketentuan. Menurutnya kalau pesangon diberikan satu kali ketentuan karena pekerja dinilai melanggar peraturan perusahaan maka hal ini mengacu ke Pasal 161 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Dalam Pasal 161 tersebut, lanjut Ronal, pengusaha dapat memPHK pekerja karena pekerja melanggar peraturan perusahaan setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut. Faktanya, dalam kasus Suta ini pekerja baru diberikan surat peringatan kedua yakni pada tanggal 23 Oktober 2015. Di situ Hakim kurang cermat dalam melihat kasus ini. Oleh karena itulah akan diajukan kasasi.

    Ronal yakin kalau diajukan kasasi pesangon Suta dikabulkan menjadi dua kali ketentuan karena kesalahan berat yang dituduhkan ke pekerja tidak terbukti sehingga mengacu ke Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yakni PHK karena alasan efesiensi yang pesangonnya 2 kali ketentuan. Namun, lanjutnya, karena sebelumnya pihak perusahaan yang mengajukan kasasi maka pihaknya hanya menunggu untuk mengajukan jawaban (kontra memori kasasi). Ternyata kasasi pihak perusahaan tidak dilanjutkan sehingga akhirnya perkara sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) karena masa waktu upaya hukum kasasi sudah habis.

    “Ini sudah putusan pengadilan, tidak ada lagi alasan untuk tidak bayar pesangon. Sebagai perusahaan yang taat hukum PT Asata seharusnya taat dengan putusan pengadilan dengan segera bayar pesangon sesuai putusan pengadilan,” kata Ronal, Senin (8/8/2016).

    Untuk diketahui, pekerja Suta Wijaya bekerja pada PT Asata Utama Electrcal Industrial sudah 16 tahun lebih yaitu sejak tanggal 15 Mei 2000. Jabatan terakhir Suta Wijaya di perusahaan pembuat trafo itu adalah sebagai operator mesin di bagian produksi pada sub bagian CWD yang berlokasi di Jl. Kamal Raya No. 14 Tegal Alur, Jakarta Barat dengan upah terakhir sebesar Rp.3.090.800 per bulan. Kantor pusat perusahaan tersebut berada di Jl. Alaydrus No. 20 Jakarta Pusat.

    Tim Redaksi

    BERBAGI