Fadli Zon Sebut Pihaknya akan Bahas Surat Pergantian Fahri Hamzah dari PKS...

Fadli Zon Sebut Pihaknya akan Bahas Surat Pergantian Fahri Hamzah dari PKS Bakal Diproses

Metroonline.id, Jakarta – Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan membahas surat dari Fraksi Par yang isinya meminta ai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR.

Namun pembahasan akan dilakukan setelah masa reses selesai.

“Pasti akan direspon karena sudah dibacakan di paripurna sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita akan melihat semuanya harus sesuai dengan aturan MD3 ya terkait dengan itu,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, surat tersebut masuk pada waktu rapat Bamus DPR RI membahas surat penunjukan Aziz Syamsudin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto.

Sehingga, Bamus menyatakan surat PKS hanya dibacakan saja saat sidang paripurna DPR.

Dalam UU MD3 pergantian Pimpinan DPR masuk dalam Pasal 87 ayat 1. Bahwa terdapat tiga hal yang bisa memberhentikan Pimpinan DPR, salah satunya diberhentikan.

Perihal diberhentikan dijelaskan lagi dalam Pasal 87 ayat 2 UU MD3. Di poin e disebutkan bahwa pemberhentian bisa dilakukan atas usul partai politiknya sesuai dengan perundang-undangan.

Namun, Fadli menyatakan dalam proses terhadap surat tersebut Pimpinan DPR tetap akan mempertimbangkan putusan hukum di PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Fahri terhadap PKS dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak banding PKS.

“Itu dia naskahnya dalam putusan pengadilan, menyatu gitu. Perkara itu menyatu tidak terpisah, terhambat dengan keputusan pengadilan. Jadi kalau tidak ada itu sih sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Fadli.

Diberitakan sebelumnya, hubungan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan PKS kembali memanas.

Penyebabnya, terbitnya tiga surat dari PKS. Dua surat dari Presiden PKS Sohibul Iman dan satu surat dari fraksi PKS.

Surat pertama bernomor 33/K/DPP-PKS/2017, diteken langsung oleh Sohibul ditujukan kepada pimpinan DPR tanggal 11 Desember 2017. Surat itu berisi tentang permohonan DPR untuk mencopot Fahri Hamzah dari posisi wakil ketua DPR. Selanjutnya posisi itu diberikan kepada anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa.

Surat kedua dikirim Sohibul kepada Fraksi PKS di DPR. Sohibul ingin, Fraksi PKS segera melakukan pergantian antarwaktu kepada Fahri Hamzah. Surat itu bernomor B-35/DPP-PKS/2017, diteken langsung oleh Sohibul. Surat ketiga dari Fraksi PKS DPR RI yang ditujukan kepada pimpinan DPR. Isinya menindaklanjuti surat dari DPP PKS yang ingin segera mencopot Fahri Hamzah.

Fahri yang sejak awal tak mau kalah, langsung merespon surat itu. Dengan tegas Fahri menyebut surat yang diteken Presiden PKS Sohibul Iman itu tidak ada artinya.

Apalagi ditambah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan DPP PKS. Kuasa hukum Fahri Hamzah sekaligus Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief mengatakan, Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Desember 2016.

Mujahid menambahkan, dalam putusan Provisi (putusan sela) no 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tanggal 16 Mei 2016, menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. (Tb/foto: ist).

Tati Triani

BERBAGI