Ditentang Rakyat, Pimpinan DPR Tetap Getol Golkan Proyek DPR 2,7 Triliun

    Ditentang Rakyat, Pimpinan DPR Tetap Getol Golkan Proyek DPR 2,7 Triliun

    Metroonline.co, Jakarta – Wakil Rakyat namun tidak mau mendengar suara rakyat. Itulah sebutan bagi anggota DPR RI saat ini berkaitan dengan rencana pembangunan mega proyek di komplek DPR senilai Rp2,7 Triliun.

    Di tengah krisis ekonomi yang melanda bangsa ini, DPR terus memperjuangkan agar mega proyek yang direncanakan bisa terwujud. Padahal proyek ini banyak mendapat penolakan dari rakyat karena dinilai tidak terlalu penting bagi rakyat. Namun, DPR beralasan gedung DPR saat ini sudah tidak mencukupi untuk menampung pekerja yang ada.

    “Kalau dulu 450 anggota DPR tidak punya staf, ibarat orang baru kawin berdua, kamarnya hanya 2×4 meter. Sekarang dengan Keppres tentang Badan Kajian sudah turun, seorang anggota punya tujuh staf. Jadi sekarang sudah punya tujuh anak, masak masih mau tidur di tempat yang sama. Itu pemikiran sederhananya,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

    Ia menjelaskan di level pimpinan, rencana pembangunan mega proyek itu tidak masalah. Pimpinan akan terus melanjutkan rencana pembangunan yang ada. Saat ini sudah masuk studi awal, termasuk sayembara penataan kompleks parlemen.

    “Di level pimpinan tidak ada keraguan bahwa proses ini harus berjalan terus. Buat pimpinan, tim maupun BURT tidak ada masalah. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan,” tutur politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

    Sebagaimana diketahui, saat ini DPR sedang merencanakan pembangunan tujuh proyek. Ketujuh mega proyek itu adalah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Mega proyek tersebut akan menghabiskan dana Rp2,7 trilun.

    Pertengahan Agustus lalu, bertepatan dengan pidato kenegaraan 14 Agustus lalu, DPR mengharapkan Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti tujuh proyek tersebut. Namun Jokowi menolaknya karena belum ada pembahasan dengan pihak pemerintah.

    Wakil Rakyat tak mau mendengar suara rakyat. Semoga Pak Jokowi mau mendengar suara rakyat. (Red/Foto:ist)

    Tim Redaksi
    Source: Beritasatu

    BERBAGI