Dirpoldagri Dorong Aktivis Perempuan Buat Grand Design Peran Politik Perempuan

Dirpoldagri Dorong Aktivis Perempuan Buat Grand Design Peran Politik Perempuan

JAKARTA – Dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan.

Edukasi politik kaum hawa ini menggandeng mitra strategis kaukus politik perempuan indonesia (KPPI) dan dihadiri oleh organisasi sayap partai politik perempuan lintas partai politik. Edukasi ini bertujuan untuk mensukseskan agenda demokrasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak tahun 2019.

Kegiatan dilaksanakan di hotel Royal Kuningan Jakarta pada 14 Februari 2018 dengan narasumber Prof. Nurliah Nurdin dari IPDN, Titi Anggreini dari Direktur Perludem, dan Dwi Septiawati Djafar Ketua Umum DPP KPPI.

Dalam sambutannya, Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Dr. Bahtiar mengatakan bahwa peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Itu berarti, kata Bahtiar, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik maka perlu adanya Grand Design yang harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan Daerah,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Bahtiar mengatakan bahwa penyusunan design besar pemberdayaan perempuan merupakan strategi yg tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan di legislatif bisa mencapai 30%.

Bahtiar menjelaskan jika keterwakilan perempuan sebanyak 30% seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Perundangan Pemilu tidak terpenuhi, maka suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Dala paparan berikutnya, Staf Khusus Mendagri, Arif Syahrizal dalam arahannya menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui kemitraan dengan KPPI telah berupaya melakukan kegiatan pendidikan politik yang mendorong agar jumlah partisipasi politik perempuan dalam mensukseskan pemilu akan terus meningkat. Selain itu Pemerintah juga terus berjuang mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis dan lebih keberadaban.

“Tantangan bagi Perempuan dibidang Politik ke depan tidaklah ringan. Terlebih lagi kita semua berada pada era yang syarat dengan kompetisi, maupun tantangan zaman yang begitu mengglobal, di mana percepatan serta perubahan kondisi sosial politik begitu masif,” papar Arif.

Arif juga menegaskan strategi penguatan poltik perempuan di parlemen dapat diukur dari Aspek yuridis, mekanisme internal partai, kemauan politik perempuan dan sinergi antar organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah.

Cahyo Ariawan selaku Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik dan penyelenggara kegiatan ini mengatakan bahwa Peran Masyarakat sangatlah penting dalam mensukseskan Pemilu serentak Tahun 2019, di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama dihari Pemungutan suara Untuk memilih Putra-Putri terbaik bangsa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2019.

Permasalahan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial (sendiri- sendiri), juga tidak mungkin oleh Pemerintah sendiri. Peran masyarakat dalam pembangunan kita kuatkan dan manfaatkan untuk bersama-sama membangun bangsa ini kearah yg lebih baik.

Cahyo berharap kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam rangka memperkuat Persatuan dan Kesatuan serta Nasionalisme yang menjadi tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Zul)

BERBAGI