Dana JHT Resmi Bisa Dicairkan Jika Terjadi PHK, Ini Syaratnya

    Dana JHT Resmi Bisa Dicairkan Jika Terjadi PHK, Ini Syaratnya

    Metroonline.co, Jakarta – Pro kontra soal prosedur pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang berujung keluarnya pernyataan Presiden Joko Widodo, akhirnya Pemerintah merevisi PP No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Perubahannya adalah PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT.
     
    Ada dua pasal yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2015.

    Pasal pertama, mengubah materi Pasal 26 PP 46/2015. Perubahan memuat lima ayat, menjadi, manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila :
    (a) peserta mencapai usia pensiun; (b) peserta mengalami cacat total tetap; atau
    (c) peserta meninggal dunia.

    Dalam penjelasan disebutkan ‘mencapai usia pensiun’ termasuk peserta yang berhenti bekerja. Ayat lain perubahan itu mengatur subjek yang akan menerima pembayaran JHT jika peserta mengalami kondisi tertentu seperti meninggal dunia maka manfaat JHT diberikan kepada ahli warisnya.
     
    Pasal kedua (Pasal II) PP No. 60 Tahun 2015 mengatur masa berlaku PP, yakni pada tanggal diundangkan. Juga mengatur perintah pengundangan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sudah mengundangkan PP pada Lembaran Negara pada 12 Agustus 2015.
     
    Selain sudah merevisi menjadi PP No. 60 Tahun 2015, Menaker Hanif Dhakiri juga menerbitkan Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.
     
    Permenaker itu mengatur persyaratan bagi peserta yang akan mengambil manfaat JHT. Diantaranya, manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri dari perusahaan.
     
    Peserta yang mengundurkan diri yang ingin mencairkan dana JHT harus melengkapi beberapa persyaratan yaitu :
    1. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    2. SDurat keterangan pengunduran diri dari perusahaan.
    3. Fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku.
     
    Untuk peserta yang mengalami PHK bukan karena mengundurkan diri, manfaat JHT juga dibayarkan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak di-PHK. Syaratnya :
    1. Melampirkan kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    2. Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan atau penetapan pengadilan hubungan industrial.
    3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
     
    Kemudian, bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya, syarat yang perlu dilampirkan untuk mencairkan dana JHT adalah :
    1. Kartu asli peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    2. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia.
    3. Fotokopi paspor, serta fotokopi visa bagi tenaga kerja WNI.
     
    Hanif Dhakiri mengatakan peraturan yang lebih teknis akan diatur lewat Peraturan BPJS Ketenagakerjaan. Ia memastikan pencairan JHT bisa dilakukan segera. “1 September 2015 nanti pekerja yang di-PHK atau mengundurkan diri bisa mencairkan dana JHT-ya,” kata Hanif di Kemenaker, Kamis 20/8/2015.
     
    Hanif juga mengingatkan bagi perusahaan yang melakukan PHK wajib melapor ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak mau memberikan surat keterangan pengunduran diri atau PHK, Hanif mengimbau agar pekerja yang bersangkutan aktif meminta surat tersebut.

    Tim Redaksi

    BERBAGI