Bupati Indramayu Digugat ke Pengadilan Terkait Dugaan Mahar Politik 2,4 Miliar

Bupati Indramayu Digugat ke Pengadilan Terkait Dugaan Mahar Politik 2,4 Miliar

Metroonline.co, Indramayu – Bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah beserta Wakilnya Supendi yang kini sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu periode 2015-2020 digugat ke Pengadilan Negeri Indramayu.

Selain Anna dan Supendi, gugatan juga dilayangkan kepada Kasan Basari (Ketua DPC Gerindra Indramayu), Ade Afif Arfandhy (Sekretaris DPC Gerindra Indramayu), Sri Budiharjo (Ketua DPC Demokrat Indramayu), Nurpan (Sekretaris DPC Demokrat Indramayu), Rusno Ombak Rahardjo (Ketua DPD Partai PKS Indramayu), M Zaedi (Sekretaris DPD PKS Indramayu), serta Hadi Ramdlan (Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Indramayu.

Mereka sembilan orang itu digugat lantaran adanya dugaan mahar politik dengan nilai total Rp 2,4 miliar untuk memuluskan pencalonan Anna Sophanah-Supendi sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Indramayu periode 2015-2020.

Raden Inu Danubaya, orang yang menggugat sembilan orang tersebut mengatakan dugaan mahar politik yang dilakukan partainya (Gerindra) bersama dua partai koalisinya (Demokrat dan PKS) untuk mengusung Anna-Supendi. Anna-Supendi, kata Inu, bukan kader Gerindra, Demokrat dan PKS, namun diusung oleh ketiga Partai tersebut untuk maju di Pilkada Indramayu sebagai Cabup-Cawabup.

Kader Partai Gerindra yang ikut konvensi dalam mengusung pasangan Anna-Supendi sebagai Cabup-Cawabup Indramayu itu menuturkan ada komunikasi intens, sebelum, selagi dan sesudah pendaftaran pasangan Anna-Supendi di KPU.

“Akan kami beberkan semua nanti. Sudah ada bukti dan saksi yang menguatkan dugaan telah terjadi money-politic melalui istilah mahar politik,” kata Inu kepada wartawan, Rabu (19/8/2015).

Bukti yang dimiliki, lanjut Inu, diantaranya rekaman percakapan telepon tentang tawar menawar mahar, rekaman persetujuan jumlah mahar serta bagaimana cara pembayarannya. Rekaman tersebut sehari sebelum pendaftaran calon bupati, pada saat pendaftaran yaitu pada 28 Juli 2015 lalu serta sehari setelah pendaftaran.

“Diantaranya rekaman percakapan antara sekretaris Partai Demokrat dan sekretaris Partai Gerindra Indramayu. Semua bukti, mulai dari rekaman hingga foto siap kami beberkan di pengadilan nanti,” ancam Inu.

Kuasa hukum Inu, Mabruri Yamien SH membenarkan adanya gugatan kliennya tersebut. Gugatan perbuatan melawan hukum itu, kata Mabruri, sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor perkara : 30/Pdt.G/2015/PN.Idm. Kamis, 27 Agustus 2015 dijadwalkan sidang perdana kasus itu.

“Nanti Kamis besok tanggal 27 akan disidangkan kasus ini. Kita buktikan nanti di Pengadilan,” kata Mabruri ketika dikonfirmasi via handphonenya, Senin, 24/8/2015.

Mabruri menjelaskan, di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No, 8 Tahun 2015, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Jika nanti terbukti di Pengadilan, lanjut Mabruri, maka sanksinya ada di Pasal 47 ayat (2) yakni Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu, Supendi, ketika dikonfirmasi via handphonenya tidak aktif. Begitu juga Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Indramayu, Wawan Idris, ketika dikonfirmasi via HPnya tidak diangkat-angkat.

Tim Redaksi

BERBAGI