Bangun Sitohang: Dirikan Partai Politik Harus Ikuti Undang-Undang sebagai Hukum Positif

Bangun Sitohang: Dirikan Partai Politik Harus Ikuti Undang-Undang sebagai Hukum Positif

MANOKWARI – Semangat Masyarakat Asli Papua untuk mendirikan Partai Politik Lokal terus didorong oleh para elit politik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Namun semangat itu ternyata tidak sejalan dengan makna Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik, Direktorat Politik Dalam Negeri, Bangun Sitohang Kamis (15/2), menyatakan, terdapat kesalahan penafsiran amanat UU Otsus tentang pembentukan partai politik oleh sebagian elit politik di papua.

“Tidak ada pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 200k1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang memberikan legalitas bagi pendirian Partai Politik Lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat” katanya.

Dia mengungkapkan, selalu mempertanyakan dasar hukum pembentukan partai lokal kepada para elit politik papua ketika membawa usulan pembentukan partai lokal ke Kemendagri.

“Saya selalu menanyakan teman dari Papua, apakah ada perintah undang-undangnya” ucap Bangun.

Dia menerangkan, sesuai UU Otsus nomor 21 Tahun 2001 Bab VII tentang partai politik, pasal 18 ayat (1), menyebutkan penduduk Provinsi Papua dapat membentuk Partai Politik. Ayat (2) menyebutkan tata cara pembentukan Partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada ayat (3) menyebutkan, rekuitmen anggota partai politik oleh partai politik di provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua. dan Ayat (4) partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekuitmen polilitik partainya masing-masing.

”Tidak ada pasal dalam undang-undang RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang secara jelas mengakui Penduduk Papua dapat mendirikan Partai Lokal hanya dikatakan bahwa penduduk Papua dapat mendirikan Partai Politik. Bukan Partai Politik Lokal” Tegasnya.

Ia pun membandingkan pembentukan partai lokal antara UU Otsus Papua dengan UU Pemerintah Aceh, dimana dalam UU Pemerintah Aceh pada BAB XI pasal 75, ayat (1) secara jelas-jelas menyatakan Penduduk Aceh membentuk Partai Politik Lokal. dengan demikian ada aturan yang memberikan legalitas bagi pendirian partai politik lokal di Provinsi Aceh.

“Saya tidak bicara tafsir tetapi saya bicara perintah, saya bicara regulasi. Untuk itu, apabila Partai politik lokal mau didirikan di Provinsi Papua dan Papua Barat maka harus Amandemen undang-undang Nomor 21 dan masukan kata Partai Politik Lokalnya, ” imbuhnya.

“Tidak ada maksud politik dari penjelasan ini, karena ditanya maka saya menjawab apa yang semestinya saya sampaikan bagi penduduk Papua” tambahnya mengakhiri.

BERBAGI